Farmasi UGM – Kementerian Kesehatan mengungkap hingga saat ini penggunaan Bahan Baku Obat (BBO) buatan dalam negeri tergolong masih rendah. Hingga pertengahan 2024, penggunaan bahan baku impor masih diangka 80-90%. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap importasi untuk meningkatkan resiliensi kesehatan serta ketahanan farmasi nasional. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam memfasilitasi industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi BBO lokal yaitu dengan memfasilitasi change sources kepada industri farmasi yang memiliki potensi dalam mengembangkan produksi BBO.
Dalam rangka memastikan ketercapaian proses change sources tersebut, Fakultas Farmasi UGM bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Kajian Kebijakan Implementation Research Change Sources Bahan Baku Obat Produksi Dalam Negeri. Kerjasama tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak pada hari Kamis, 27 Juni 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Pimpinan Fakultas Farmasi UGM. Turut serta dalam kegiatan penandatanganan tersebut yaitu Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Farmasi UGM, Dr. apt. Hilda Ismail, M.Si. selaku Ketua tim pelaksana kajian kebijakan serta Kepala Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan UGM (PS-IFTEK), dan Dr. apt. Nanang Yunarto, M.Si., MBA. bersama dengan tim dari Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan (Pusjak SKK SDK).
Melalui komitmen kerjasama tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait penerapan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan change sources dalam produksi bahan baku obat lokal. Adanya kolaborasi antara pihak Fakultas Farmasi UGM dengan Kementerian Kesehatan dan industri farmasi ini juga sejalan dalam pencapaian The Sustainable Development Goals Nomor 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Tujuan pembangunan berkelanjutan aspek Nomor 8 juga tertuang dalam kolaborasi ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. [Humas FA]